Hutan Tanaman Industri di Indonesia

Hutan Tanaman IndustriHutan Tanaman Industri (HTI) merupakan saah satu tipe hutan yang pemanfaatannya diberikan oleh pemerintah usat terhadap perusahaan. HTI merupakan kawasan hutan produsi yang dibangun oleh kelompok Industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangkamemenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kegiatan yang dizinkan dalam lahan HTI meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.

Areal Hutan Tanaman Industri diusahakan di areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya. Hutan tanaman industri diatur secara khusus dalam PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang kemudian direvisi oleh PP. No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. Pemberian izin HTI dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari hutan produksi alam yang telah rusak atau tidak produktif lagi. HTI diarahkan untuk dibangun di kawasan hutan alam yang sudah tidak produktif lagi. Hutan produksi yang tidak produktif merupakan hutan yang dicadangkan oleh mentri lingkungan hidup dan kehutanan sebagai areal pembangunan hutan tanaman sehingga tdak selalu harus merujuk misalnya ada kawasan hutan produksi yang sudah terdegradasi.

Dalam pelaksanaannya, HTI diharuskan menerapkan manajemen budi daya kehutanan yang intensif. Tata ruang untuk hutan tanaman industri sesuai himbaan Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

  1. Areal tanaman pokok sebesar 70%
  2. Areal tanaman kehidupan 20%, serta
  3. Kawasan lindung 10 %

Perusahaan yag ingin memiliki konsesi HTI diawajibkan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, izin tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama 100 (seratus) tahun dan tidak bisa diperbarui. Evaluasi dari izin yang dberikan dilakukan oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 5 tahun sekali. IUPHHK-HTI diberikan oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. Intansi pemerintah yang terlibat dalam pemberian izin IUPHHK-HTI adalah :

  1. Dirjen Bina Produksi Kehutanan
  2. Kepala Badan Planologi Kehutanan
  3. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di setiap provinsi
  4. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di setiap kabupaten/kota
  5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Terdapat 4 institusi yang bisa mengajukan dan mendapatkan IUPHHK-HTI dari Kenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

  1. Koperasi
  2. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pembangunan HTI ditunjukkan untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa serta meningkatkan produktivitas lahan dan lingkungan, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Secara spesifik, Ditjen Pengusahaan Hutan menyatakan bahwa tujuan pembangunan HTI adalah untuk

  1. Pembangunan hutan tanaman yang secara ekoomis menguntungkan, secara ekologis sehat dan secara sosial bermanfaat bagi masyarakat setempat.
  2. Meningkatkan produktivitas hutan dalam arti meningkatkan riap (pertumbuhan per ha/tahun) sehingga diperoleh voume akhir daur (yield) yang tinggi
  3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang ada, serta yang akan dikembangkan.

Saat ini luas kawasan Hutan Tanaman Industri di Indonesia yang telah diterbitkan izin usahanya oleh pemerintah mencapai 10,7 juta hektare. Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari total 285 IUPHHK-HTI yang terdapat di Indonesia, terdapat 101 unit HTI yang teridentifikasi sebagian/seluruh arealnya berada di areal lahan gambut dengan luas 2,6 juta hektare yang tersebar di 11 provinsi. Dari kawasan yang masuk ke dalam lahan gambut tersebut, sekitar 1,43 juta hektar diantaranya merupakan hutan gambut yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung atau sekitar 13% dari keseluruhan dari lahan HTI, sedangkan 1,18 juta hektare merupakan hutan gambut yang termasuk ke dalam fungsi budidaya.

Luas lahan Hutan Tanaman Industri di Indonesia yang masuk ke dalam Hutan Gambut mayoritas berada di Provinsi Riau (42,63%) di mana 65% diantaranya termasuk ke dalam fungsi hutan lindung. Provinsi dengan luas HTI berada di lahan gambut terluas kedua adalah Sumatera selatan yang mencakup 27,03% dari total luas nasional dengan luas hutan lindung mencapai 57,83%.

Hingga tahun 2016, sebanyak 285 izin konsesi untuk HTI telah dikeluarkan yang mencakup areal seluas 10,77 juta hektare. Hal ini menggambarkan peningkatan yang pesat dari hanya sembilan konsesi pada tahun 1998 / Masa akhir order baru. Selama periode 2010 hingga 2014, area yang ditanami dalam konsesi ini meningkat dari 0,9 juta hektare menjadi 2,25 juta hektare.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *